Hukum Perdata yakni ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarak. Hukum perdata Belanda berasal dari aturan perdata Perancis yang disusun menurut aturan Romawi 'Corpus Juris Civilis' yang tepat pada waktu itu dianggap sebagai aturan yang paling sempurna.
Hukum Privat yang berlaku di Perancis dimuat dalam dua kodifikasi yang disebut (hukum perdata) dan Code de Commerce (hukum dagang). Sewaktu Perancis menguasai Belanda (1806-1813), kedua kodifikasi itu diberlakukan di negeri Belanda dan masih terus dipergunakan sampai 24 tahun setelah kemerdekaan Belanda dari Perancis (1813).
Hukum Privat yang berlaku di Perancis dimuat dalam dua kodifikasi yang disebut (hukum perdata) dan Code de Commerce (hukum dagang). Sewaktu Perancis menguasai Belanda (1806-1813), kedua kodifikasi itu diberlakukan di negeri Belanda dan masih terus dipergunakan sampai 24 tahun setelah kemerdekaan Belanda dari Perancis (1813).
Hukum perdata di Indonesia tepat intinya bersumber tepat pada Hukum Napoleon kemudian menurut Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang burgerlijk wetboek voor Indonesie (disingkat BW) atau disebut sebagai KUH Perdata. BW gotong royong ialah suatu aturan aturan yang dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan masyarakatnegara bukan orisinil yaitu dari Eropa, Tionghoa dan juga timur asing. Namun menurut ketepat pada pasal 2 aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945, segenap peraturan yang dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda berlaku bagi masyarakat negara Indonesia (asas konkordasi).
Beberapa ketentuan yang terdapat di dalam BW tepat pada ketika ini sudah diatur secara terpisah/tersendiri oleh banyak sekali peraturan perundang-undangan. Misalnya berkaitan tentang tanah, hak tanggungan dan fidusia.
Kodifikasi KUH Perdata Indonesia diumumkan tepat pada tanggal 30 April 1847 melalui Staatsblad No. 23 dan berlaku Januari 1848.
Sesudah Indonesia Merdeka, menurut aturan Pasal 2 aturan peralihan UUD 1945, KUH Perdata Hindia Belanda tetap dihasilkan berlaku sebelum digantikan dengan Undang-Undang gres menurut Undang–Undang Dasar ini. BW Hindia Belanda ialah induk aturan perdata Indonesia.
Isi KUH Perdata
KUH Perdata terdiri atas empat 4 bagian, yaitu:
Buku 1 tentang Orang / Van Personnenrecht
Buku 2 tentang Benda / Van Zaken
Buku 3 tentang Perikatan / Van Verbintenessenrecht
Buku 4 tentang Pembuktian dan Daluwarsa / Van Bewijs en Verjaring
Download/unduh KUH Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam PDF lengkap tepat pada link tersemat di bawah ini:
0 Response to "Download Kuh Perdata (Kitab Undang-Undang Aturan Perdata) Pdf Lengkap"
Posting Komentar